IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) serta Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Dalam keputusan terbaru tersebut, dua jenderal bintang tiga, yakni Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan, ditarik dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP).
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Syahar selanjutnya ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara Yudi mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Penarikan kedua jenderal tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian.
Dua Jenderal Bintang Tiga Ditarik dari KSP
Selain Syahar dan Yudi, Kapolri juga melakukan pergantian jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Jabatan yang sebelumnya diemban Brigjen Moh. Irhamni kini dipercayakan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Sementara itu, Irhamni mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Rotasi ini menambah daftar pergeseran jabatan di tubuh Polri sejak kepemimpinan Suyudi. Mutasi tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dan penataan penugasan personel kepolisian.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga pejabat kepolisian lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Ketiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena dikabarkan sedang sakit.
Berdasarkan temuan awal penyidik sebagaimana disampaikan dalam sumber pemberitaan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media hingga tokoh masyarakat.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Sementara itu, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi disebut mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi kenegaraan, serta perlindungan informasi elektronik. Di tengah proses hukum yang berjalan, Polri juga melakukan penataan sejumlah jabatan strategis melalui rotasi dan mutasi personel. @yudi
