IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut menandai berakhirnya masa reses sekaligus dimulainya kembali aktivitas legislasi dan pengawasan parlemen.
Pada hari pertama masa persidangan, sejumlah agenda strategis langsung dijadwalkan. Dua pembahasan yang menjadi perhatian yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Komisi V Bahas Revisi Undang Undang Lalu Lintas
Komisi V DPR menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah kalangan akademisi dan pakar transportasi pada pukul 13.00 WIB.
Pertemuan tersebut menghadirkan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Agenda utama rapat adalah konsultasi publik untuk menghimpun masukan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pelibatan akademisi dan pakar transportasi diharapkan dapat memberikan perspektif serta pertimbangan komprehensif dalam penyempurnaan regulasi sektor transportasi nasional.
RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Komisi III
Selain revisi UU LLAJ, Komisi III DPR juga menjadwalkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Pada pukul 15.00 WIB, Komisi III menggelar RDPU bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja untuk memperoleh masukan terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.
Pembahasan kemudian dilanjutkan pada pukul 16.30 WIB oleh Panitia Kerja (Panja) dengan agenda penelaahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting dalam masa persidangan kali ini, mengingat regulasi tersebut berkaitan dengan upaya penguatan instrumen hukum dalam penanganan tindak pidana, khususnya pemulihan aset hasil kejahatan.
Dengan dimulainya Masa Persidangan II, DPR kembali menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui sejumlah agenda yang telah dijadwalkan. Sejumlah pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat. @yudi
