IndonesiaBuzz: Jakarta, 24 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Provinsi Riau, Senin (24/8/26). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat terdampak kabut asap.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Presiden ke Sumatra merupakan kelanjutan dari agenda penanganan karhutla yang sebelumnya dilakukan di Kalimantan.
“Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap,” kata Prasetyo dalam siaran pers, Senin (24/8/26).
Sebelumnya, Prabowo meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan langkah tanggap darurat berjalan dan meminta seluruh unsur terkait mempercepat pengendalian kebakaran.
Penanganan di Kalimantan diperkuat melalui penambahan armada water bombing, pengerahan personel TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari penanganan karhutla. Prabowo telah menginstruksikan aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran atau lalai menjaga wilayah konsesinya.
“Aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya,” ujar Prasetyo.
Setelah Kalimantan, pemerintah kini memperluas operasi penanganan karhutla ke Sumatra, terutama Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.
“Kunjungan Presiden ke Sumatera, yang akan dimulai dari Riau, menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan merupakan satu kesatuan upaya nasional,” kata Prasetyo.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas yang tersebar di 10 provinsi di Sumatra. Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.410 titik, disusul Riau sebanyak 480 titik dan Jambi 425 titik.
Sementara itu, luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
Pemerintah mengerahkan operasi terpadu untuk mengendalikan kondisi tersebut, mulai dari pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga untuk mencegah munculnya titik panas baru dan menekan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain pengendalian api, pemerintah memantau kualitas udara di wilayah terdampak. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah kota di Sumatra tercatat mengalami kualitas udara yang buruk.
Prasetyo menyebut Pekanbaru memiliki AQI 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara Jambi tercatat pada AQI 187 dan Palembang 180.
“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari dampak asap,” jelas Prasetyo.
Kunjungan Presiden ke Sumatra diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat dalam menghadapi karhutla.
Pemerintah juga memastikan upaya pencegahan, pemadaman, penanganan dampak kesehatan, hingga penegakan hukum berjalan secara terpadu untuk mengendalikan karhutla di wilayah Sumatra. @yudi
