IndonesiaBuzz: Solo, 3 September 2025 – Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono, menilai kerusuhan yang meluas di sejumlah kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir merupakan perpaduan antara aksi demonstrasi dengan ledakan kemarahan massa akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
“Ini dicampur begitu kuat, disebabkan karena ketimpangan perlakuan pemerintah terhadap rakyat yang mengalami tekanan ekonomi,” ujar Drajat saat diwawancarai di Solo, Rabu (3/9/25).
Ia mencontohkan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, hingga kebijakan pajak yang membebani rakyat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati beberapa pekan lalu disebut sebagai salah satu pemicu gejolak di masyarakat.
Menurutnya, situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Peristiwa tersebut memantik solidaritas dan amarah massa karena tidak segera ditanggapi oleh pemerintah, DPR, maupun kepolisian.
“Mestinya ditanggapi segera. Negara malah menjamin pajak anggota DPR, sementara masyarakat ditekan. Itu seharusnya cepat direspons sebelum jadi pusaran besar. Tapi ini telanjur tersulut,” kata Drajat.
Untuk meredakan ketegangan, ia menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah, DPR, dan kepolisian, dimulai dengan permintaan maaf tanpa pembelaan diri. Selanjutnya, menurut dia, negara perlu menggerakkan masyarakat untuk melindungi lingkungan mereka sendiri agar bisa dipisahkan antara kelompok yang murni berdemonstrasi, massa marah, hingga pihak-pihak yang melakukan penjarahan.
“Yang paling penting harus bisa memisahkan massa yang marah karena ketidakadilan dengan massa yang mencari peluang menjarah. Isu ini sebenarnya konflik kelas, antara kelompok kaya yang berlimpah dengan masyarakat tidak mampu, lalu disisipi aksi-aksi perusakan,” paparnya.
Sebagaimana dilaporkan, aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 terus meluas dari Jakarta ke sejumlah kota besar, termasuk Surabaya, Bandung, Makassar, Solo, dan Yogyakarta. Aksi yang awalnya menyuarakan tuntutan transparansi DPR, pemangkasan tunjangan legislatif, serta penolakan sejumlah RUU kontroversial, berujung bentrokan dan perusakan fasilitas umum di berbagai daerah.(red-)
