IndonesiaBuzz: Jakarta, 29 Oktober 2024 – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar kendaraan resmi para menteri hingga pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan produk dalam negeri, khususnya mobil Maung Garuda buatan PT Pindad. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif yang dikutip pada Senin (28/10/2024).
“Iya, saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo, menegaskan harapannya untuk menjadikan kendaraan nasional sebagai simbol kemandirian dan kebanggaan.
Presiden juga menjelaskan bahwa rencana penggunaan Maung Garuda akan mencakup seluruh jajaran pejabat negara, termasuk menteri, wakil menteri, dirjen, serta pimpinan daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Prabowo juga berharap agar kendaraan produksi dalam negeri dapat menjadi kendaraan resmi bagi TNI dan Polri.
“Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI, Polri,” ucap Prabowo.
Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengungkapkan bahwa harapan ini sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. “Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang presiden,” ungkapnya, mengingat perjalanan panjang dalam mewujudkan visinya untuk penggunaan produk dalam negeri.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menguatkan arahan Presiden Prabowo. Dalam Rapat Terbuka Senat Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM, Anggito menyebut bahwa mulai pekan depan, para menteri hingga pejabat eselon I tidak lagi menggunakan kendaraan impor. “Pekan depan saya akan pakai mobil Maung Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang, ‘pekan depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’,” ucapnya menirukan perintah Presiden.
Maung Pindad, yang dirancang oleh Sigit Santosa, memiliki komponen lokal hingga 70%. Kendati demikian, Anggito belum mengonfirmasi model spesifik yang akan digunakan oleh menteri dan pejabat eselon I ke depannya.
