IndonesiaBuzz: 9 Februari 2024 – Wall Street Journal (WSJ) telah mengungkapkan sorotan terhadap dinamika kebijakan Pemerintah Indonesia dan pemilu presiden, dengan fokus utama pada langkah-langkah hilirisasi mineral. Dalam laporannya, WSJ mencatat larangan ekspor nikel mentah yang diterapkan oleh Indonesia, memaksa perusahaan untuk membangun smelter di dalam negeri guna memanfaatkan sumber mineral untuk baterai kendaraan listrik.
Langkah ini dianggap akan membentuk rantai pasokan end-to-end yang dekat dengan sumber mineral, tetapi menghadapi dilema lingkungan karena peningkatan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit. Climate Rights International, kelompok lingkungan hidup AS, menyatakan keprihatinan terkait pembakaran batu bara di kawasan industri nikel di Maluku.
Debat pemilu juga mencerminkan kekhawatiran terhadap pengorbanan lingkungan dan masyarakat, tanpa mendapatkan keuntungan yang signifikan bagi negara. Kandidat-kandidat presiden, termasuk Prabowo Subianto, menegaskan dukungan terhadap kebijakan nikel, meskipun mencuatkan perdebatan mengenai dampak lingkungan.
WSJ mencatat bahwa reputasi “nikel kotor” dapat mengancam peluang ekonomi Indonesia, terutama setelah sembilan senator AS menandatangani surat menentang perjanjian perdagangan bebas dengan alasan masalah lingkungan. Tanpa perjanjian tersebut, baterai kendaraan listrik Indonesia mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak besar di AS.
Keputusan Indonesia untuk meningkatkan ekspor nikel olahan juga menciptakan lonjakan konsumsi batu bara, membuat nikel kurang menarik bagi produsen kendaraan listrik di negara-negara Barat. Wakil direktur Departemen Energi AS, Ashley Zumwalt-Forbes, menyuarakan keprihatinannya terkait dominasi nikel Indonesia yang dianggap kotor di pasar global.
Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung tujuan hilirisasi, masih muncul pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar membawa Indonesia menuju sektor manufaktur bernilai lebih tinggi. Produsen kendaraan listrik seperti Tesla belum menunjukkan minat besar untuk mendirikan pabrik di Indonesia, sedangkan Hyundai baru-baru ini menjadi satu-satunya produsen dengan pabrik kendaraan listrik di negara tersebut.
Sejumlah kritikus, termasuk mantan menteri perdagangan Tom Lembong, meragukan keefektifan kebijakan hilirisasi, menyebutnya “ironis” karena Indonesia masih fokus pada hulu. Namun, pemerintah menanggapi dengan memudahkan aturan untuk mempercepat pembangunan pabrik kendaraan listrik.
Sementara kebijakan nikel dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, masih ada perdebatan tentang dampak lingkungan dan kemungkinan mencapai tujuan hilirisasi yang diinginkan oleh Jokowi. Menurut Cullen Hendrix, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, keberhasilan kebijakan industri Indonesia masih perlu dinilai dalam mencapai perakitan baterai yang diinginkan.@cinde
