IndonesiaBuzz: Surabaya, 16 Januari 2024 – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya rasio lulusan S2 dan S3 di Indonesia. Dalam acara Konvensi ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada Senin, 15 Januari 2024, Jokowi menyatakan bahwa jumlah lulusan S2 dan S3 belum mencapai satu persen dari total penduduk usia produktif di Indonesia.
“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga,” ujar Jokowi.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Jokowi, rasio lulusan S2 dan S3 di Indonesia hanya mencapai 0,45 persen dari jumlah total penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun. Angka ini disebut sangat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang memiliki rasio lulusan S2 dan S3 sekitar 2,43 persen.
“Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya kecil, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali,” tambah Jokowi. Bahkan jika dibandingkan dengan negara maju, Indonesia tampak makin tertinggal, karena negara maju umumnya memiliki persentase lulusan S2 dan S3 hingga 9,8 persen.
Menyikapi hal ini, Jokowi mengungkapkan bahwa langkah untuk meningkatkan jumlah lulusan S2 dan S3 membutuhkan kebijakan dan anggaran besar. “Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen ini,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai kunci menghadapi bonus demografi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini hanya datang sekali dalam peradaban suatu negara dan tak boleh disia-siakan.
Untuk mewujudkan peningkatan rasio lulusan S2 dan S3, Jokowi menyatakan keinginannya untuk menambah dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Meskipun anggaran dan jumlah penerima beasiswa LPDP sudah meningkat signifikan, Presiden mengakui bahwa masih perlu peningkatan lebih lanjut.
“Saat pertama dibuka, jumlah anggaran LPDP hanya Rp 1 triliun dan sudah naik menjadi Rp 139 triliun pada 2023. Jumlah penerima juga sudah naik 7 kali lipat. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang,” ungkap Jokowi.@cinde
