IndonesiaBuzz: Ngawi, 12 November 2026 – DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meski mendukung langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), legislatif mengingatkan agar kebijakan penyesuaian pajak dan retribusi dilakukan secara adil, proporsional, serta tidak memberatkan masyarakat.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Ngawi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (12/11/2026). Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui rancangan regulasi tersebut.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan pihaknya memahami kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, intensifikasi pajak dan retribusi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Namun, menurut Yuwono, upaya meningkatkan penerimaan daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi riil objek pajak.
“Pada prinsipnya kami bisa memahami kesulitan pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerah akibat pengurangan transfer ke daerah. Salah satu upayanya melalui intensifikasi pajak dan retribusi. Tetapi dengan catatan, kebijakan ini harus berkeadilan dan proporsional,” ujar Yuwono seusai rapat paripurna.
DPRD Soroti Kenaikan PBB dan Kualitas Pelayanan Retribusi
Yuwono secara khusus menyoroti rencana penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan peningkatan nilai objek pajak sebagai dasar penetapan besaran pajak, tetapi juga memperhatikan manfaat pembangunan yang telah diterima masyarakat.
Menurutnya, objek pajak yang mengalami peningkatan nilai ekonomi karena didukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat dikenai pajak secara proporsional.
Sebaliknya, objek pajak yang belum mendapatkan manfaat pembangunan daerah perlu memperoleh pertimbangan khusus agar tidak terbebani kenaikan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau pemerintah sudah memfasilitasi objek pajak dengan infrastruktur yang bisa meningkatkan nilai ekonominya, silakan dikenakan pajak secara proporsional. Tetapi objek yang belum tersentuh pembangunan daerah jangan sampai dibebani kenaikan yang tidak sesuai kondisi riil,” jelasnya.
Selain PBB, DPRD juga memberikan perhatian terhadap rencana penyesuaian tarif retribusi daerah. Yuwono menegaskan, kenaikan tarif harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, besaran tarif yang dibayarkan harus sebanding dengan kualitas layanan yang diterima.
“Kalau pemerintah kabupaten mau menaikkan tarif retribusi, pelayanannya juga wajib ditingkatkan. Jangan sampai tarif naik, tetapi kualitas pelayanan tidak mengalami perbaikan,” tegasnya.
DPRD, lanjut Yuwono, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan perda tersebut untuk memastikan kebijakan peningkatan pajak dan retribusi tetap berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
NJOP Ngawi Belum Disesuaikan 12 Tahun, Potensi Tambahan PAD hingga Rp350 Miliar
Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam perubahan perda tersebut adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Menurut Ony, NJOP di Kabupaten Ngawi belum mengalami penyesuaian selama kurang lebih 12 tahun. Padahal, harga tanah di lapangan telah mengalami peningkatan cukup signifikan, bahkan di sejumlah wilayah mencapai lima hingga sepuluh kali lipat dibandingkan NJOP yang berlaku saat ini.
Untuk memastikan penyesuaian dilakukan secara objektif, Pemkab Ngawi berencana melibatkan konsultan dan kalangan akademisi dalam melakukan kajian. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar penentuan NJOP yang lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ony menegaskan, penyesuaian NJOP tidak serta-merta membuat pembayaran PBB masyarakat meningkat dengan persentase yang sama. Pemerintah daerah akan menyiapkan sejumlah instrumen perlindungan, mulai dari pengurangan pajak, insentif, diskon, hingga mekanisme pengajuan keberatan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Pembayaran PBB akan ada kebijakan dari pemerintah daerah. Ada mekanisme pengurangan, keberatan, pemberian insentif, diskon, dan sebagainya. Teknisnya nanti diatur melalui Peraturan Bupati,” kata Ony.
Pemkab Ngawi memproyeksikan penyesuaian NJOP berpotensi meningkatkan penerimaan PBB sekitar Rp100 miliar hingga Rp350 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggali potensi PAD dari penertiban reklame, pemanfaatan ruang prasarana, serta pengelolaan jaringan telekomunikasi dan fiber optik.
Di sisi lain, Yuwono menyebut berdasarkan proyeksi perhitungan pemerintah daerah, tambahan PAD sekitar Rp300 miliar diharapkan mampu menutup pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai Rp287 miliar.
Meski demikian, DPRD menekankan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak semata mata diukur dari besarnya penerimaan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, perubahan perda tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Ngawi tanpa mengesampingkan keadilan ekonomi dan daya beli masyarakat.
