IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan dengan partai partai politik pengusungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk membahas pengajuan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra seusai mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, pertemuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme konsultasi Presiden dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
“Mungkin beliau (Prabowo) akan mengadakan rapat dengan partai partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024,” kata Yusril.
Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung sejumlah partai politik, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Yusril menyebut, terdapat sekitar 10 partai yang terlibat dalam koalisi pengusung saat itu, baik partai yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.
“Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non parlemen karena yang digunakan pada waktu itu adalah kursi, bukan suara pemilih,” ujarnya.
Partai Koalisi Bisa Usulkan Nama Kandidat
Yusril menjelaskan, partai partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) nantinya dapat memberikan usulan mengenai dua kandidat calon Wakil Presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Meski demikian, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
“Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tutur Yusril.
Ia menegaskan, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon pengganti Gibran dengan tetap mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Menurut Yusril, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, termasuk keterlibatan partai politik pengusung dalam proses pengajuan kandidat.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” jelasnya.
Kandidat Harus Berasal dari Partai Pengusung Prabowo
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa calon Wakil Presiden yang akan diajukan harus berasal dari partai politik yang sebelumnya mengusung Prabowo dalam Pilpres 2024, sesuai ketentuan UU MD3.
Karena itu, pertemuan dengan partai partai koalisi dipandang sebagai salah satu tahapan untuk membahas calon yang memenuhi ketentuan tersebut.
Yusril memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan berjalan melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi, undang undang, dan tata tertib MPR.
“Makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai partai koalisi. Tapi kalau ada tim, ada apa, itu saya kira tidak. Mekanismenya mekanisme yang diatur oleh konstitusi, undang undang, dan tata tertib,” pungkas Yusril.
Dengan rencana pertemuan tersebut, pembahasan mengenai dua kandidat pengganti Gibran akan memasuki tahap konsultasi politik bersama partai partai pengusung Prabowo. Selanjutnya, Presiden akan mengajukan dua nama untuk diproses MPR melalui mekanisme pemilihan Wakil Presiden. @yudi
