IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo diduga menjadi end user atau penerima akhir laporan hasil penyadapan.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Suyudi membeberkan pembagian peran empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).
Suyudi menjelaskan, Listyo yang menjabat sebagai Kapolri pada periode terjadinya perkara diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani operasional Monitoring Center Polri.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Dalam materi penyidikan, peran Listyo juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Suyudi menegaskan, dugaan keterlibatan para tersangka membentuk rangkaian operasional yang saling berkaitan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan penyadapan, pelaksanaan teknis, hingga penyampaian laporan hasil penyadapan kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Tiga Jenderal Diduga Berperan dalam Rantai Penyadapan
Selain Listyo, Suyudi membeberkan dugaan keterlibatan tiga jenderal lainnya dalam rangkaian perkara tersebut.
Tersangka Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo.
Laporan tersebut diduga disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi.
Perintah yang disebut berasal dari Listyo itu kemudian diduga disetujui Eko melalui komunikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan pihak lain melakukan pengawasan atau surveillance.
Tidak hanya itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, sekaligus pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Masa Penahanan Empat Tersangka Diungkap
Dalam rapat tersebut, Suyudi turut menyampaikan perkembangan penanganan hukum terhadap keempat tersangka. Masa penahanan Listyo tercatat hingga 23 November 2026, Eko Hadi hingga 22 November 2026, sedangkan Ahrie Sonta hingga 21 November 2026.
Adapun Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan telah menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Rangkaian dugaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti yang sah.
Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan dan pembagian peran para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. @yudi
