IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan para legislator sesuai mekanisme dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, tahapan awal akan dilakukan melalui rapat pimpinan DPR untuk membahas usulan tersebut. Selanjutnya, pimpinan akan membawa persoalan itu ke rapat Bamus atau rapat konsultasi sebagai bagian dari mekanisme penentuan agenda pembahasan di DPR.
“Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” jelasnya.
Setelah seluruh tahapan di tingkat pimpinan dan Bamus selesai, usulan HMP tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
120 Pengusul dari Delapan Fraksi Penuhi Syarat Minimal
Saan memastikan jumlah anggota DPR yang mengajukan HMP telah memenuhi persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan aturan yang berlaku, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Dalam usulan kali ini, jumlah legislator yang membubuhkan tanda tangan mencapai 120 orang dan berasal dari seluruh delapan fraksi di DPR.
“Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Sehingga dari sisi persyaratan, sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,” tegas Saan.
Terpenuhinya persyaratan jumlah pengusul tersebut menjadi dasar bagi pimpinan DPR untuk memproses usulan sesuai tahapan kelembagaan.
Nasib Usulan Menunggu Mekanisme Parlemen
Meski telah memenuhi syarat minimal pengajuan, usulan HMP terkait Gibran belum otomatis menjadi keputusan DPR. Masih terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum usulan tersebut dapat ditetapkan sebagai sikap resmi lembaga legislatif.
Rapat pimpinan dan Bamus menjadi tahapan penting untuk menentukan kelanjutan pembahasan, termasuk membawa usulan tersebut ke forum paripurna.
Dengan demikian, perkembangan usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki proses kelembagaan di DPR. Keputusan selanjutnya akan bergantung pada mekanisme pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan konstitusi serta peraturan perundang undangan. @yudi
