IndonesiaBuzz: Surakarta, 9 Oktober 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp153,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membenahi tata kelola pelaksanaan MBG. Perbaikan tersebut mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar kebersihan dan sanitasi, serta penutupan unit pelayanan yang belum memenuhi persyaratan.
“Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/26).
Menurut Suahasil, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG berjalan lebih efektif, dengan distribusi yang optimal dan penerima manfaat yang tepat sasaran.
BGN Tertibkan SPPG, 1.276 Unit Ditutup
Hingga 30 September 2026, penyaluran MBG dilakukan melalui 27.486 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BGN memperketat penerapan standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN juga telah menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas penyedia makanan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Penertiban operasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Tambah 480 SPPG di Wilayah 3T
Selain melakukan penertiban, BGN memperluas jangkauan pelayanan MBG melalui penambahan 480 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penambahan tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG yang berada di wilayah terpencil. Seluruh unit tambahan itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap program MBG, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jangkauan layanan.
Di sisi lain, BGN juga melakukan penataan penerima manfaat agar penyaluran program lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Anggaran MBG Disesuaikan dengan Kebutuhan
Kemenkeu menyatakan akan terus mendukung pembenahan yang dilakukan BGN, termasuk dalam penyediaan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program.
Suahasil menegaskan, besaran anggaran MBG ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program setelah berbagai langkah perbaikan dilakukan.
“Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan,” ujar Suahasil.
Pemerintah berharap pembenahan tata kelola, pengawasan standar kebersihan, serta perluasan jangkauan layanan dapat meningkatkan efektivitas MBG. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima program. @yudi
