IndonesiaBuzz: Jakarta, 15 juni 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi demi mewujudkan transformasi digital yang merata di seluruh penjuru negeri, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa konektivitas internet menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi layanan publik.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menekankan bahwa layanan-layanan publik akan dilaksanakan secara digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan konektivitas menjangkau hingga pelosok dan wilayah perbatasan,” ujar Meutya, Minggu (15/6/2025), dalam sambungan virtual dengan siswa SD Inpres 9, Halmahera Barat, melalui program Bakti Aksi.
Program Bakti Aksi merupakan bagian dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) yang menyasar wilayah 3T seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran jaringan ini tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga menjadi pintu masuk peningkatan literasi digital masyarakat.
Menkomdigi juga mengajak masyarakat pelosok untuk memanfaatkan internet secara bijak dan edukatif. “Di luar media sosial, ada banyak situs pendidikan yang memberikan pencerahan. Masyarakat perlu membaca dan memahami program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, disebutkan bahwa hingga 10 Juni 2025, sebanyak 27.858 lokasi layanan publik telah terhubung dengan kapasitas Satelit Satria-1, serta 6.747 desa kini telah mendapatkan akses internet dan sinyal seluler.
Kolaborasi antara Bakti dan Telkomsat juga dilakukan untuk meningkatkan kecepatan jaringan dengan memanfaatkan Satelit Merah Putih, guna mendukung operasional BTS di wilayah terpencil.
Seluruh pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dibiayai dari dana USO, yakni pungutan 1,25% dari pendapatan kotor operator telekomunikasi yang dikelola secara transparan oleh Bakti. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan jaringan di daerah non-komersial, dengan harapan menciptakan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Pemerintah berkomitmen menjadikan internet sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kualitas pendidikan, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif berbasis digital.
Jika Anda memerlukan versi yang lebih ringkas atau untuk media sosial, saya bisa bantu juga.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi demi mewujudkan transformasi digital yang merata di seluruh penjuru negeri, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa konektivitas internet menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi layanan publik.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menekankan bahwa layanan-layanan publik akan dilaksanakan secara digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan konektivitas menjangkau hingga pelosok dan wilayah perbatasan,” ujar Meutya, Minggu (15/6/2025), dalam sambungan virtual dengan siswa SD Inpres 9, Halmahera Barat, melalui program Bakti Aksi.
Program Bakti Aksi merupakan bagian dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) yang menyasar wilayah 3T seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran jaringan ini tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga menjadi pintu masuk peningkatan literasi digital masyarakat.
Menkomdigi juga mengajak masyarakat pelosok untuk memanfaatkan internet secara bijak dan edukatif. “Di luar media sosial, ada banyak situs pendidikan yang memberikan pencerahan. Masyarakat perlu membaca dan memahami program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, disebutkan bahwa hingga 10 Juni 2025, sebanyak 27.858 lokasi layanan publik telah terhubung dengan kapasitas Satelit Satria-1, serta 6.747 desa kini telah mendapatkan akses internet dan sinyal seluler.
Kolaborasi antara Bakti dan Telkomsat juga dilakukan untuk meningkatkan kecepatan jaringan dengan memanfaatkan Satelit Merah Putih, guna mendukung operasional BTS di wilayah terpencil.
Seluruh pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dibiayai dari dana USO, yakni pungutan 1,25% dari pendapatan kotor operator telekomunikasi yang dikelola secara transparan oleh Bakti. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan jaringan di daerah non-komersial, dengan harapan menciptakan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
