IndonesiaBuzz: Wonogiri, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kekeringan dan karhutla yang masih meluas di sejumlah wilayah.
Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 30 September hingga 13 Oktober 2026.
Keputusan itu ditetapkan dalam rapat koordinasi perubahan status kedaruratan bencana kekeringan dan karhutla yang digelar di Ruang Kahyangan, Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Selasa (29/9/26).
Bersamaan dengan peningkatan status tersebut, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga (BTT) sekitar Rp337 juta. Anggaran itu akan digunakan untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan dan karhutla di wilayah terdampak.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, perubahan status kedaruratan diperlukan karena kekeringan dan karhutla hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Dengan ini kita bisa menggunakan BTT. Disiapkan sekitar Rp337 juta,” kata Setyo seusai rapat koordinasi.
Menurut dia, BTT dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas penyediaan air bersih yang rusak akibat karhutla. Salah satunya perbaikan pipa air bersih yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pemkab Wonogiri juga menyiapkan toren air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak.
“Juga untuk perlengkapan pemadam kebakaran hutan atau lahan,” ujar Setyo.
Distribusi Air Bersih Capai 95,34 Persen
Sebelum status kedaruratan dinaikkan, Pemkab Wonogiri telah mengalokasikan anggaran Rp300 juta dari APBD untuk penyediaan 1.030 tangki air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Hingga 28 September 2026, sebanyak 982 tangki atau sekitar 95,34 persen dari kuota tersebut telah didistribusikan.
“Artinya 95,34 persen kuota air bersih yang kita sediakan dari APBD sudah terserap. Tinggal 48 tangki,” kata Setyo.
Tingginya kebutuhan air bersih membuat penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Distribusi air juga melibatkan kelompok masyarakat, instansi, serta dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Jika digabungkan dengan bantuan dari berbagai pihak tersebut, total distribusi air bersih hingga kini telah mencapai 1.256 tangki.
Setyo menegaskan distribusi air bersih masih diperlukan selama kondisi darurat kekeringan belum berakhir. Bahkan, turunnya hujan pada akhir Oktober atau pertengahan November belum tentu langsung menghentikan penyaluran air.
Pasalnya, hujan tidak serta-merta memulihkan sumber-sumber air yang telah mengalami kekeringan.
“Jadi meskipun nanti hujan turun, belum tentu langsung menghentikan distribusi air bersih. Sumber air juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih,” ujarnya.
Dengan diberlakukannya status tanggap darurat, Pemkab Wonogiri kini memiliki ruang lebih besar untuk mengoptimalkan penanganan kekeringan dan karhutla, baik melalui penggunaan BTT maupun koordinasi bantuan lintas pihak. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri).
