Sepanjang tahun 2022 tercatat 176 dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo berada diurutan 29 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Meskipun demikian tetap membuat Pemerintah Kabupaten Ponorogo gelisah.
Untuk menekan angka pernikahan dini, Bupati Sugiri Sancoko memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor, Senin (16/01/2023) di Aula Bappeda Litbang Ponorogo.
“Walaupun jumlahnya dibandingkan dengan Kabupaten tetangga jauh lebih rendah, tetapi ini menjadi PR kita bersama. Kami lakukan sesuatu dan kita tekan agar tidak muncul lagi,” ujar Bupati Sugiri Sancoko.
Lanjutnya Pemkab akan melakukan langkah preventif dan kuratif. Untuk langkah preventif (tindakan pencegahan) dilakukan dengan cara pemetaan dan juga pendataan. Sehingga bisa dijadikan pijakan untuk menentukan langkah pencegahan.
“Kita deteksi wilayahnya mana yang angkanya tinggi. Nanti kita gerakkan semua unsur. Kemudian kita petakan apa penyebabnya, kemudian kita atur langkah-langkahnya,” jelas Kang Giri, panggilan akrab orang nomor satu di jajaran Pemkab Ponorogo tersebut.
Perhatian dan pendampingan kepada pasangan merupakan langkah kuratif dari Pemkab Ponorogo. Dengan tujuan dapat memastikan kondisi kesehatan secara fisik maupun psikis, tentunya mampu menjalani rumah tangga dengan baik dan ketika melahirkan, anak terhindar dari stunting.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Ponorogo, Pengadilan Agama, Kemenag Ponorogo, Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan perangkat daerah terkait.
Kang Giri juga menekankan, kasus dispensasi nikah tidak semuanya karena perzinahan. Justru sebaliknya untuk menghindari dari perzinaan, pasangan yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan secara siri dan ketika sudah hamil dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi nikah.
“Yang sudah hamil diluar nikah kita pikirkan supaya anaknya tidak stunting dan juga sekolahnya harus tetap lanjut melalui kejar paket,” tandasnya. @Jatimbuzz
