IndonesiaBuzz: Yogyakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berkomitmen untuk mewujudkan pembentukan bank desa dalam sisa masa jabatannya. “Bank desa yang sahamnya dimiliki oleh desa, kemudian dikembangkan dari desa oleh desa. Ini adalah mimpi yang bukan sangat terlalu jauh,” kata Abdul Halim dalam pertemuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Jateng-Jabar, DIY, dan enam provinsi luar Jawa di Yogyakarta, Selasa.
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, telah menyampaikan wacana pembentukan bank desa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “OJK siap melakukan pendampingan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bank desa memungkinkan dikembangkan dari PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh BUMDes Bersama LKD. Gus Halim mengklaim, PT LKM yang telah terbentuk di sejumlah wilayah mampu mengelola dana masyarakat secara aman karena mendapat pendampingan dari OJK.
“Kalau misalnya ada 100 sampai 500 BUMDes yang punya PT LKM, kemudian untuk memperkuat geraknya, menyatu, membangun kerja sama terus mendirikan bank desa itu sangat memungkinkan,” kata dia.
Berbeda dengan bank pada umumnya, menurut Gus Halim, bank desa berangkat dari modal yang dimiliki oleh desa dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. “Kalau bank umum kan kembali ke pemiliknya, kalau pemiliknya BUMN kan kembali ke negara. Kalau ini enggak karena dibangun dari basis,” katanya.
Untuk merealisasikan mimpi itu, saat ini Kemendes PDTT tengah menginisiasi proyek percontohan (pilot project) pembentukan bank desa di Malang, Jawa Timur. BUMDes Bersama LKD di wilayah itu dinilai paling siap mendirikan PT LKM. Di Kabupaten Malang, ujar Gus Halim, bahkan sudah ada satu BUMDes yang mampu mengekspor bunga anggrek untuk kali pertama di Indonesia.
“Target Agustus PT LKM se-Kabupaten Malang sudah terbentuk. Targetnya kemudian kerja sama PT LKM se-Kabupaten Malang membentuk bank desa,” kata dia.
Gus Halim meyakini kehadiran bank desa mampu mendongkrak perekonomian desa. Saat ini tercatat sebanyak 3.500 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan 2.400 di antaranya telah bertransformasi menjadi BUMDes Bersama LKD. “Ambil saja misalnya ada 1.000 (menjadi bank desa) itu berapa coba modal yang akan berputar dan itu akan memberdayakan desa,” katanya.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat desa, Gus Halim menyebut bank desa akan menjadi pilihan baru jasa perbankan di Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Bukan pesaing ya, tapi bisa menjadi pilihan baru di samping BRI, di samping bank daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya. @cinde
